Minggu, 28 November 2010

TKI SAPI PERAH DEVISA

Indonesia terkenal sebagai pengekspor tenaga kasar dan negara paling lemah dalam melakukan perlindungan kepada warganya diluar negri. Hasilnya devisa melimpah masuk ke dalam kas negara sebagai hasil jerih payah para TKI. Namun negara tidak sepadan dalam melakukan perlindungan maksimal kepada para tenga kerja kita.
Mengapa negara seakan tidak serius pada nasib para TKI?. Mudah saja menjawab pertanyaan itu hasil dari gaji mereka pasti dikirimkan kepada keluarganya di Indonesia, secara tidak langsung memicu perputaran ekonomi di daerah asal TKI.
Maka pemerintah menggunakannya sebagai tameng kuat yaitu pertumbuhan ekonomi sangat baik. Sangat bertolakbelakang sekali dengan keadaan, sebab negara tak mampu menyediakan lapangan kerja bagi mereka. Jika pertumbuhan ekonomi baik mengapa lapangan kerja tidak ada? Itu merupakan ironis, dimana meski dibayangi akan dianiaya hingga diperkosa menjadi TKI seakan menjadi pilihan terbaik yang harus diambil warga negri ini.  

MURAHNYA OKNUM PENEGAK HUKUM

Pernahkah anda berurusan dengan penegak hukum?. Jika pernah, seringkah anda menyuap penegak hukum secara tidak langsung?. Sudah menjadi rahasia umum kalau mau cepat ujung-ujungnya duit. Penegak hukum seharusnya melakukan sesuatu dengan sesuai aturan yang ada bukan?. Kalau mau mudah paling tidak uang rokok harus anda siapkan demi kelancaran segala urusan, bahkan anda bisa membeli pasal jika tersangkut masalah hukum.
Gayus Tambunan merupakan contoh orang yang mampu membeli oknum penegak hukum, tidak tangung-tanggung mulai dari polisi hingga hakim ia suap untuk memuluskannya dari jerat hukum dengan bantuan pengacaranya. Terakhir ia membuat sensasi dengan melakukan perjalanan ke Bali dengan tenangnya, Gayus mengatakan ia memberi sejumlah uang kepada kepala rutan dan beberapa penjaga. Ironisnya ia hanya PNS golongan IIIa yang boleh dibilang tidak memiliki kekuasaan lebih. Tapi penegak hukum seakan dipermainkan dengan mudah oleh orang tak punya daya apa-apa hanya uang yang tidak jelas asalnya.
Lalu apa yang membuat penegak hukum mudah untuk dibeli, ada tiga faktor yaitu faktor ekonomi, faktor melindungi suatu kepentingan, dan faktor budaya. Dari ketiga faktor di atas faktor melindungi suatu kepentingan dan faktor budaya merupakan dua faktor berbahaya bagi penegakan hukum di Indonesia. Jika pemimpin negri ini hanya niat dimulut saja, akibatnya penegak hukum hanya menjadi tameng para mafia dan dicap murah oleh penjahat.